Pengamat – tajuk KONTAN

Kontan 3 Maret 2003

We...ladallah. Demokrasi tanpa hukum yang kuat memang membingungkan. Baru diduga mau mencuri motor sudah dibakar massa hidup-hidup. Sementara yang sudah mengaku "maling" pada negara hingga kini tak jelas hukumnya. Jangankan kekayaannya pribadinya berkurang, bisa-bisa maling jenis ini malah tambah kaya karena menggerogoti asetnya sendiri. Stripping asset, begitu kata orang.

Urusan yang terbolak-balik ini juga menimpa dunia pengamat. Selagi posisinya masih independen sebagai akademisi atau praktisi, mereka bicara lantang; mengkritik kebijakan penguasa yang keblinger. Tapi, ujung-ujungnya, tutup mulut begitu disuapi jabatan komisaris, direksi, atau staf ahli. Atau, mereka segera membuka biro konsultasi begitu namanya tenar. Tujuannya jelas: duit mengaliri kantong yang tak mungkin terisi tebal bila cuma mengandalkan gaji dosen. "Mereka cukup senang dihadiahi rumah di Pondok Indah tanpa peduli kerugian negara," seloroh seorang birokrat tulen yang ikut-ikutan kesal.

Ya. Pengamat model begini memang lebih baik tutup mulut. Soalnya, kalau bicara, mereka tentu mewakili kepentingan bosnya, pemilik perusahaan atau kliennya. Ini yang mengerikan. Siapa, sih, yang tahu bila sebuah perusahaan panci ternyata jadi klien seorang pengamat tenar. Pengamat tadi bisa bilang bahwa panci itu hebat dan perusahaan layak dapat kredit, lengkap dengan data dan teori akademis. Opini publik pun ditekuk-tekuk.


Tapi celaka kalau pengamat bicara benar malah diadukan ke polisi. Apalagi pengaduannya pun pasal karet: menghina dan mencemarkan nama baik. Bakal lebih celaka lagi bila urusan ini diproses oleh penguasa, sedang materi yang diomongkan oleh si pengamat didiamkan saja. Persoalan bergeser; bukan lagi soal benar atau salah, namun soal menang kalah di pengadilan karena kasus pencemaran nama baik.

Haiya…, ke manakah perginya hati nurani di negeri ini? Tapi, inilah demokrasi, yang dibangun di atas landasan hukum yang lemah. Hukum milik siapa atau hukum manakah yang berlaku di sini?